nusakini.com - Status Musyawarah Nasional Luar Biasa (munaslub) Partai Golkar 2016 masih dalam kondisi bahaya. Ini disebabkan karena diprediksi akan diikuti ratusan peserta ilegal.

Wakil Sekretaris Demisioner DPD Partai Golkar Jawa Timur, Yusuf Wibisono, Rabu (11/5/2016) mengatakan, Munaslub di Bali nanti rawan konflik karena panitia mengizinkan ketua dengan status Plt untuk menjadi peserta dan pemilik hak suara di Munaslub 

Dari total 500 lebih pemilik suara untuk memilih calon ketua umum Partai Golkar yang baru, di dalamnya terdapat 138 Ketua DPD yang berstatus pelaksana tugas atau Plt. 

Menurut Yusuf, hal tersebut jelas melanggar AD/ART partai dan peraturan organisasi tentang penyelenggaraan Munas.Dan bila hal itu dipaksakan, hanya akan membuat produk Munaslub ini cacat hukum dan rawan gugatan. 

Yusuf mencontohkan, di Jawa Timur ada sembilan Ketua Plt yang akan menjadi peserta. Antara lain: 

1) Ketua Plt DPD Golkar Bojonegoro Fredy Purnomo. 

2) Ketua Plt DPD Sampang diisi Zainal Arifien. 

3) Ketua Plt Kabupaten Blitar Sabron Pasaribu. 

4) Ketua Plt DPD Banyuwangi Semaraduran. 

5) Ketua Plt DPD Lamongan, Meilila Osman. 

6) Ketua Plt DPD Ngawi, Rahmat Basuki. 

7) Ketua Plt DPD Madiun, Heri Sugihono. 

8) Ketua DPD Gresik, Chriswanto. 

9) Ketua DPD Kediri, Endik. 

Untuk itu, Yusuf meminta agar panitia Munaslub mencoret para peserta yang berstatus Ketua Plt. Lebih baik menggantinya dengan surat mandat kepada wakil ketua atau sekretaris partai yang masih aktif.(if/mk)